A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
:: Beranda :: Berita :: Profesi :: Politisi :: Pejabat :: Pengusaha :: Pemuka :: Selebriti :: Aneka ::
  M A J A L A H
 ► MTI Reguler
 ► MTI Khusus
 ► Home
 ► Biografi
 ► Versi Majalah
 ► Berita
 ► Galeri
  P E J A B A T
 ► Pemda
     ► Kaltim
     ► Kukar
 ► Nusantara
 ► Search
 ► Poling Tokoh
 ► Selamat HUT
 ► Pernikahan
 ► In Memoriam
 ► Redaksi
 ► Buku Tamu
 

 

 

 
  C © updated 01072007  
   
  ► e-ti/cover mtik-02  
  MTI Khusus 02

Kukar ZBPA dan di Pentas Dunia

Kukar, Zona Bebas Pekerja Anak (6-15)Kutai Kartanegara di Pentas Dunia (16) = Kukar di Pentas ILO (17-23) = Pidato Syaukani di Sidang ILO (24-25) = Tuan Rumah Pentas UNCTAD-PBB (26-39)Bupati H Syaukani HR, Kontrak dengan Allah (40-53) = Pamong Entrepreneur (54-62) = Entreprenuership Leadership Award 2006 (63) = Orbitkan Kukar Jadi Model Otda (64-71) = Bupati dan Kabupaten Terpopuler (72-75) = Setiakawan Award (76) = Penghargaan Investasi Sosial (77) = Anugerah Aksara (78-79) ► Drs H Samsuri Aspar MM, Tak Lelah Sosialisasikan GD (80-85) ► Drs HM Husni Thamrin MM, Dorong Etos Kerja Tinggi (86-87) ► Gerbang Dayaku Jadikan Kukar Bersinar (88-89) ► Gerbang Dayaku (90-125) ► Pemkab Pertama Terapkan E-Government (126-127) ► Prioritas Pembangunan Desa(128-130) ► Kapur Sirih (3)

 

 
     
 
MTI KHUSUS 02

 

MTI-K-02 (INDEX)

 UTAMA:  01  02  03  04  05  BUPATI:  06  07  08  09  10  11  12  13  WABUP:  14  SEKKAB: 15  GERBANG DAYAKU:  16  17  18  19  KAPUR SIRIH: 20  ==

 

Kutai Kartanegara (09)

Syaukani Pejuang Otonomi Daerah

= Orbitkan Kukar Jadi Model Otda

 

MTIK 02: Bupati Kutai Kartanegara Prof Dr H Syaukani Hasan Rais boleh dibilang seorang pejuang otonomi daerah. Ketua Umum Apkasi (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) periode 2000-2004, itu berjuang demi mantapnya pelaksanaan otonomi daerah. Dia pun mengorbitkan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai model otonomi daerah (Otda), terbukti dari banyaknya Pemkab daerah lain melakukan studi banding ke Kukar.

Sejalan dengan bergulirnya reformasi, yang salah satu
buahnya adalah desentralisasi atau otonomi daerah (Otda), Syaukani mampu melakoninya dengan cekatan. Dia menyuarakan dan mengaplikasikan Otda itu dengan baik dan berani di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Dia berjuang demi terwujudnya kemandirian daerah itu. Namun, di lain pihak, dia sangat menyesali sebagian pemimpin daerah yang menerjemahkan otonomi daerah dengan pemahaman sempit, seperti dalam hal pengangkatan pejabat harus putera asli daerah.


Dia pemimpin yang berwawasan kebangsaan. Seorang muslim yang taat dan tak membedakan siapa pun oleh faktor agama, suku dan golongan. Menurutnya, otonomi itu harus diartikan luas, seperti misalnya pengertian putera bangsa. Putra bangsa itu siapa pun dia, dari mana pun dia, suku apa pun dia, agama apa pun dia, kalau dia berbakti, berkorban, berjuang untuk negara dia adalah putra bangsa.


Begitu pula putera daerah. Dari mana pun dia, suku apa pun dia, agama apa pun dia, kalau dia berbakti, berjuang, berkorban untuk daerah, dia putera daerah. Jangan diartikan sempit, harus suku tertentu, harus lahir di sini, tidak. Dia menjadikan Kutai Kartanegara menjadi rumah Indonesia. “Nggak ada sukuisme di sini. Cermin Pancasila di sini, cermin Indonesia di sini,” katanya.


Semenjak bergulirnya otonomi daerah (Otda), dan di bawah pimpinan duet H Syaukani dan Samsuri Aspar, Kabupaten Kutai Kartanegara mulai bangkit untuk mennyejahterakan masyarakatnya. Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) H Syaukani HR mengatakan semenjak masih akan diberlakukannya otonomi daerah, kami dan beberapa daerah lainnya terus memperjuangkan semangat otonomi daerah.


Menurut Syaukani, dampak otonomi daerah sungguh dirasakan sebagai anugerah tersendiri bagi daerah-daerah di Indonesia. Sebab, Otda melahirkan kebijakan kuat bagi daerah untuk membangun dan membangun wilayahnya ke arah lebih baik.


Dia menjelaskan, Otda juga sangat berkaitan dengan peningkatan APBD dan PAD. Bahkan di Kukar sendiri APBD yang diperoleh hampir mencapai Rp 4 triliun. Menurut Syaukani, melalui Otda, daerah bisa berkreasi menciptakan dan memanfaatkan peluang yang lebih baik dari sebelumnya. Oleh sebab itu, dia bertekad akan terus memperjuangkan Otda.


Kecerdasan, totalitas pengabdian dan wawasan kebangsaannya membuat Syaukani pantas digelari sebagai pejuang otonomi daerah. Dia seperti tak kenal lelah berbicara dan berjuang dalam berbagai kesempatan tentang otonomi daerah. Tak heran bila pada kesempatan pertama terbentuknya Apkasi (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) dia terpilih menjadi Ketua Umum periode 2000-2004.


Sejak itu pula, dia makin dikenal bahkan didambakan untuk memimpin dalam ruang lingkup yang lebih luas, apakah sebagai gubernur, menteri atau jabatan yang lebih tinggi, demi makin mantapnya pelaksanaan otonomi daerah, tanpa kuatir rapuhnya NKRI. Menurut Syaukani, bila daerah kuat negara akan kokoh.


Dia memang seorang Bupati, yang memiliki kapasitas dan wawasan kepemimpinan tingkat nasional. Dia pemimpin berkarakter dan berkepribadian kuat seteguh batu karang, berprinsip pengabdian laksana lilin serta berdedikasi, integritas dan komitmen kebersamaan bak lebah. Memiliki mata hati dan kecerdasan (intelektual, emosional dan spritual) yang prima serta visi yang besar, bening dan berani (great, clear and bold vision), jauh melebihi tantangan tugasnya sebagai bupati.


Dia cendekiawan, profesor doktor, ekonom, politisi dan birokrat yang membumi. Pak Kaning, panggilan akrabnya, menggerakkan potensi semua komponen daerahnya, Kutai Kartanegara, dengan konsep Gerbang Dayaku yang brilian, realistis dan implementatif.


Prof Dr H Syaukani Hasan Rais, SE, MM, yang juga menjabat Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Timur dan Rektor Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) ini menjadi profesor pertama yang dihasilkan perguruan tinggi swasta di seluruh Pulau Kalimantan. Doktor Ilmu Kehutanan dari Institut Pertanian Bogor ini memprakarsai Gerakan Pengembangan dan Pemberdayaan Kutai (Gerbang Dayaku) untuk mengakselerasi pembangunan dan kemandirian daerahnya.


Pimikiran dan konsepnya tentang Gerbang Dayaku itu berhasil mengorbitkan Kutai Kartanegara pada tingkat kemajuan spektakuler yang mengundang decak kagum berbagai kalangan, tidak hanya masyarakat daerahnya tetapi juga masyarakat seantero negeri. Di bawah kepemimpinannya, Kutai Kartanegara menebar wangi harum keberhasilan ke berbagai penjuru negeri, bukan hanya karena berita tentang kekayaan sumber daya alamnya melainkan juga oleh kreatifitas dan kapasitas kepemimpinan bupatinya, Prof Dr H Syaukani HR, MM. Dengan Gerbang Dayaku Tahap II, dia mencanangkan 2010 Kutai Bersinar, menuju Kutai Emas.


Ketika reformasi bergulir, dia terpilih menjabat Bupati Kukar, 14 Oktober 1999 — (Kesempatan yang sebelumnya tertutup baginya. Sebab dia sejak 1992 sudah diusulkan berbagai elemen masyarakat Kutai untuk menjabat bupati, tetapi selalu dikandaskan oleh sistem politik, yang disebutnya demokrasi semu, kala itu) – dia pun menggunakan kesempatan itu dengan gagasan, visi dan misi cemerlang yang dirumuskan dalam Gerbang Dayaku.

Pilkada Percontohan
Kemudian dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung, Syaukani HR yang kembali berpasangan dengan Samsuri Aspar berhasil meraih suara mayoritas mutlak, lebih 60 persen dari 261.790 suara pemilih yang sah. Pilkada Kutai Kartanegara, ini adalah Pilkada pertama secara langsung oleh rakyat. Maka Pilkada Kukar ini sering juga disebut sebagai percontohan bagi 365 kabupaten dan 33 provinsi di Indonesia.
 

Pilkada yang diikuti tiga pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kukar, yakni pasangan Sofyan Alex – HM Irkham, Tadjoeddin Noer – Djebar Bukran, dan Syaukani HR – Samsuri Aspar, itu semula diprediksi beberapa pengamat tidak akan berlangsung damai, ternyata rakyat membuktikan kesadaran politiknya secara jujr, dan damai. Kekuatiran itu sempat muncul sehubungan ketika kampanye, terjadi black campaign untuk menjegal calon kuat yang didukung mayoritas masyarakat, yakni pasangan Syaukani HR – Samsuri Aspar. Di antaranya, Syaukani dituduh korupsi, sebagai upaya pembunuhan karakter.


Tapi kampanye hitam itu, ter-nyata tidak mampu mempenga-ruhi pilihan rakyat. Rakyat punya mata hati yang mampu melihat siapa pemimpin yang mereka inginkan. Terbukti pasangan Syaukani HR dan Samsuri Aspar meraih suara lebih 60 persen.


Setelah terpilihnya pasangan Syaukani HR dan Samsuri Aspar, untuk menjabat Bupati dan Wakil Bupati periode 2005-2010, gejolak politik yang sebelumnya selama berbulan-bulan terjadi, spontan berhenti. Kutai Kartanegara, terutama kota Tenggarong, kembali damai. Sejak itu pula, Syaukani sering didaulat sebagai pembicara dalam berbagai kegiatan seminar dan panel diskusi mengenai otonomi daerah, demokrasi dan Pilkada. Lengkaplah julukannya sebagai salah satu tokoh pejuang otonomi daerah.

Model Otda
Julukan itu menjadi lebih pantas, manakala dicermati dari banyaknya Pemkab (eksekutif dan legislatif) daerah lain melakukan studi banding ke Kabupaten Kutai Kartanegara. Kukar telah mengorbit sebagai model Otda, yang patut dijadikan contoh oleh daerah lain.


Setiap bulan, selalu saja ada wakil rakyat dan pejabat Pemkab daerah lain dari seantero nusantara datang berkunjung melakukan studi banding ke kabupaten yang menduduki posisi teratas (terbesar) Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) se-Indonesia itu. Mereka berduyun-duyun datang untuk menyaksikan keberhasilan Pemkab Kukar di bawah pimpinan Prof Dr H Syaukani HR MM dan H Samsuri Aspar dengan program Gerbang Dayaku (Gerakan Pengembangan dan Pemberdayaan Kutai Kartanegara).


Umumnya mereka ingin menyaksikan dan belajar dari aplikasi program Gerbang Dayaku itu. Setelah menginjakkan kaki di tanah Kota Raja (Tenggarong), mereka sangat terkesan menyaksikan pesona Kutai Kartanegara yang telah banyak dipublikasikan dan dibicarakan orang di seantero negeri.


Seperti pada awal April 2007 lalu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari 3 daerah secara bersamaan melakukan kunjungan ke Kukar. Yakni anggota Komisi C dan D DPRD Lombok Barat, Provinsi NTB, anggota Komisi I dan III DPRD Cianjur, Jawa Barat dan anggota Komisi A dan C DPRD Sawahlunto, Sumatra Barat (Sumbar). Sebagaimana lazimnya, sebagai tuan rumah yang baik, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar Drs HM Husni Thamrin MM didampingi sejumlah pejabat dinas dan anggota DPRD Kukar, menyambut para tamu sekaligus di Ruang Serba Guna Kantor Bupati.


Husni Thamrin menjelaskan program dan implementasi Gerbang Dayaku. Acara penyambutan itu berlangsung hampir tiga jam. Para tamu terlihat amat antusias. Ketua DPRD Lombok Barat H Takdir Mahdi berharap program Gerbang Dayaku yang diterapkan Pemkab Kukar bisa mereka adopsi untuk membangun daerahnya. Dia mengaku tertarik melakukan studi banding ke Kukar setelah mendengar daerah ini memiliki APBD lebih Rp3 triliun.


Takdir Mahdi melihat adanya perbedaan yang mencolok antara Kukar dan Lombok Barat, terutama dalam hal pembangunan pedesaan dan peningkatan ekonomi kerakyatan. Di Kukar, anggaran pembangunan pedesaan telah mencapai Rp2 miliar setiap desa. Dana itu disalurkan dalam bentuk proyek program Gerbang Dayaku. Sedangkan di Lombok Barat, hanya Rp50 juta per desa. Mereka ingin belajar dari kebijakan pembangunan pedesaan Kukar ini. Selaian itu, kata Takdir, kami juga ingin belajar mengenai kebijakan di sektor pertambangan dan pelayanan kesehatan.


Begitu juga ketua rombongan DPRD Cianjur H Suratman ingin mengamati dan belajar dari program Gerbang Dayaku, terutama agrobisnis dan pariwisata yang menjadi sektor andalan daerahnya. Mereka berharap bisa menjalin kerjasama untuk sama-sama menggalang kemajuan pariwisata.


Sebelumnya, awal Maret 2007, rombongan DPRD Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, juga datang mempelajari Program Gerbang Dayaku. Jon Hendri Hasan, selaku ketua rombongan mengatakan Kukar dan Pelalawan kondisinya tidak jauh berbeda, yaitu sama-sama memiliki Sumber Daya Alam (SDA). Juga berbagai ragam budaya dan masyarakatnya majemuk. Permasalahan yang dihadapi juga sama yakni kekayaan alam akan berkurang dan habis. Mereka pun ingin memelajari kebijakan Pemkab Kukar mengantisipasi hal itu. Mereka sangat tertarik mengadopsi Gerbang Dayaku.


DPRD Maros, Sulawesi Selatan juga sudah studi banding ke Tenggarong, Desember 2006. Ketua DPRD Maros, HA Burhanuddin mengatakan targetnya berkunjung ke Kukar untuk memelajariprogram pemberdayaan SDM, kebijakan di sektor tambang golongan B (batu bara), dan pembangunan pedesaan. “Kami ingin pelajari program-program itu, mudah-mudahan bisa kami adopsi untuk diterapkan di Maros,” jelasnya.


Pada 20 Desember 2006 DPRD Madiun, Provinsi Jawa Timur (Jatim) juga studi banding ke Kukar. Mereka tertarik karena sudah banyak mendengar tentang Kukar, baik dari media cetak maupun media elektronik.


Sebelumnya, awal Desember 2006 rombongan Pemkab dan DPRD Magelang (Jawa Tengah), Pemkot dan DPRD Mojokerto (Jawa Timur) serta Pemkab dan DPRD Bone (Sulawesi Selatan) juga berkunjung ke Tenggarong. Asisten IV Bidang Kesra dan Humas Gufron Yusuf menyambut rombongan tiga daerah itu sekaligus di ruang serbaguna Kantor Bupati Kutai Kartanegara (Kukar).


Pimpinan rombongan Pemkab dan DPRD Magelang, Drs Iwan Rozali memfokuskan kunjungan mereka pada sektor peningkatan ekonomi kerakyatan. Khususnya menyangkut kebijakan Pemkab Kukar menyediakan subsidi tanpa bunga dan agunan (jaminan) Rp 500 juta per desa tiap tahun. Mereka ingin pelajari bagaimana mekanisme penyalurannya.


Sementara ketua rombongan Pemkot dan DPRD Mojokerto, Drs H Nur Cholis, lebih tertarik pada kebijakan sektor pemberdayaan SDM, khususnya menyangkut pembebasan biaya pendidikan SD-SLTA di Kukar. Sedangkan H Abdul Rahman, pimpinan rombongan Pemkab dan DPRD Bone mengatakan, mereka datang jauh dari Bone untuk membangun kerja sama sekaligus ingin memelajari kebijakan Pemkab Kukar tentang penyerapan tenaga kerja dan pengelolaan sektor pertambangan batu bara. Menurut Rahman, Bone juga memiliki potensi tambang batu bara yang diperkirakan 5-6 juta ton, namun belum dikelola maksimal.


Sehari sebelumnya, 6 Desember 2006, Pemkab dan DPRD Klungkung, Bali berkunjung ke Tenggarong. Mereka ingin tukar informasi, karena program Gerbang Dayaku Tahap II yang diterapkan Kukar dinilai ada persamaan dengan program pembangunan di Klungkung, khususnya mengenai pemberdayaan SDM, peningkatan ekonomi rakyat dan sektor pariwisata.


Pada November 2006, rombongan DPRD Karanganyar, Jawa Tengah dan Kuantan Singingi, Riau, juga studi banding ke Tenggarong. Kedua rombongan berharap kiranya model program Gerbang Dayaku yang diterapkan di Kukar dapat diterapkan di daerahnya.


Sementara itu, awal November 2006, Pansus DPRD Tulang Bawang, Lampung, berkunjung ke Tenggarong, untuk mencari referensi, berkaitan dengan tiga Perda yang akan mereka buat. Yakni, Perda tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa atau Kepala Kampung, Perda tentang Anggaran Biaya Kampung (ABK), dan Perda tentang Pembentukan Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK).
“Kkami benar-benar ingin belajar banyak tentang ketiga Perda yang direncanakan itu,” kata Ketua Pansus DPRD Tulang Bawang, Zulkifli Husain.


DPRD Pasaman Barat (Pasbar) Sumatera Barat, dan DPRD Luwu Utara (Lutra) Sulawesi Selatan, juga berkunjung di Kota Raja Tenggarong, Oktober 2006. Mereka ingin belajar tentang kebijakan Pemkab Kukar dalam program Gerbang Dayaku, antara lain menyangkut sektor pertambangan dan upaya membangun iklim investasi yang sehat.


Itulah sederet gambaran betapa banyaknya Pemkab daerah lain yang telah menjadikan Kukar sebagai model Otda yang patut ditiru. Hampir setiap dua pekan, selalu ada rombongan DPRD dan Pemkab daerah lain datang melakukan studi banding ke Kukar. ►mtik/dap

 

*** Majalah Tokoh Indonesia (www.e-ti/majalah)