BERITA

Rocky Gerung

Darurat Hukum!

Mengapa publikasi bertubi- tubi terkait dengan kejahatan korupsi tidak lagi menggentarkan para pejabat? Bahkan, anggota DPR yang susul-menyusul tertangkap tangan tak juga mengurangi kenekatan mereka menjalankan transaksi kejahatan itu.

Kalau kita tidak mampu lagi menjelaskan soal ini, percakapan imajiner itu adalah jawabannya: Korupsi sudah sungguh-sungguh menjadi soal teknis (lolos atau sial!), bukan lagi soal etis (malu atau tidak!). Ini adalah kondisi banalitas, yaitu kerendahan tindakan yang bahkan alasannya pun tidak dapat dimengerti.

Banalitas adalah keadaan umum di mana moral defisit berlangsung dalam sebuah institusi agung (DPR, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung) sehingga kejahatan justru dinikmati sebagai pekerjaan.

Moral defisit
Bila seorang pencuri melakukan kejahatan, ia sadar bahwa bila tertangkap akan berhadapan dengan hukum. Di depan hukum, ia akan membela diri, ”Saya mencuri karena anak saya sakit.” Atau, ”Saya mencuri karena saya tidak punya pekerjaan”, Atau bahkan, bila ia pencandu narkoba, ”Gue nyuri karena lagi sakau”. Bagi maling jemuran dan pencandu narkoba, pasti ada alasan yang masuk akal untuk mencuri.

Tidak ada moral defisit pada mereka karena selalu ada alasan moral dari tujuan mencuri. Hukum mungkin tidak akan mempertimbangkan alasan itu, tetapi keadilan pasti akan mendiskusikannya sebagai problem etis.

Akan tetapi, bagi pejabat negara di lembaga-lembaga tinggi, tidak ada motif yang masuk akal untuk membela diri dari tindakan korupsi. Bukan saja karena penghasilannya yang berlimpah, tetapi juga dari merekalah justru hukum mengalir.

Bagaimana mungkin sang law giver merendahkan diri sendiri di depan hukum yang ia buat? Inilah absurditas moral dari korupsi, suatu moral defisit yang melembaga. Karena ia melembaga, maka sangat masuk akal untuk memastikan bahwa ada gunung es korupsi di lembaga-lembaga tinggi itu.

Jadi, teori bahwa para koruptor hanyalah oknum tidak dapat lagi terus-menerus disodorkan sebagai apologi oleh para sejawat dan atasan mereka di lembaga-lembaga tinggi itu. Kita tidak harus menunggu seluruh gunung es itu tersembul untuk mengubah jalan pikiran kita tentang korupsi: dari praduga tak bersalah menjadi praduga bersalah.

Artinya, sudah saatnya kita berpikir radikal, semua adalah koruptor, sampai nanti dibuktikan terbalik. Dengan kata lain, kita harus melihat problem ini sebagai keadaan ”darurat hukum”, yaitu keperluan untuk membongkar sistem yang menopang institusi itu. Apakah sistem yang mengoperasikan moral defisit itu?

”Black market of justice”
Kita harus menyebut sistem itu sebagai ”Pasar Gelap Keadilan”. Yaitu keseluruhan praktik penegakan hukum yang bekerja dalam prinsip oportunisme total: jual beli kasus oleh para pengacara, sogok-menyogok polisi-jaksa-dan hakim, jual-beli RUU antara parlemen dan eksekutif, sampai pada praktik rent seeking oleh partai politik dalam pembuatan kebijakan ekonomi negara.

Yang penting untuk dimengerti adalah bahwa aktivitas pasar gelap itu justru berlangsung secara legal karena diselenggarakan oleh para penegak hukum, dan bahkan membuahkan dokumen-dokumen transaksi yang legal. Sekali lagi, inilah kondisi banalitas itu, suatu transaksi gelap yang dijalankan secara terang-terangan.

Artinya, praktik gelap itu sebetulnya tidak perlu lagi ditutup-tutupi karena seluruh sistem memang menjalankannya, dan di dalamnya terlibat institusi hukum dan politik tingkat tinggi. Jadi, pasar gelap itu bukan saja legally binding, tetapi juga politically correct!

Dengan kondisi semacam ini, pasar gelap itu lalu menjadi acuan utama semua transaksi sosial. Urusan politik, misalnya, tidak lagi diselesaikan dalam debat publik, tetapi cukup dengan tukar-menukar rekening antarkandidat.

Kode etik pengacara dapat direlatifkan mengikuti besar-kecilnya kasus. Bahkan dalam bidang pendidikan, pasar gelap itu bekerja sangat transparan, bangku sekolah adalah komoditas bisnis.

Kondisi pasar gelap keadilan ini agaknya akan terus membayangi proyek konsolidasi demokrasi kita karena pendalaman kualitatif nilai-nilai demokrasi memang tidak terjadi. Prinsip bahwa demokrasi harus dijalankan dalam visi clean government sejak awal tidak mengendap dalam benak anggota parlemen karena kaderisasi partai tidak berlangsung berdasarkan motif pendalaman nilai-nilai parlementarian, melainkan pada prinsip kesempatan politik dan pengumpulan dana partai.

Solusi generasi
Tentu masih begitu banyak orang menaruh harapan pada penegakan hukum. Ada akal sehat yang terus bekerja menyelenggarakan keadilan. KPK, ICW, Universitas (Paramadina bahkan membuka mata kuliah Antikorupsi), media massa, misalnya, adalah batas maksimal dari upaya akal sehat itu.

Artinya, semua upaya beradab untuk mengingatkan kejahatan korupsi sudah dilakukan. Juga ada gerakan ”Antipolitisi Busuk” yang diupayakan oleh generasi muda. Semua itu adalah akumulasi energi akal sehat dalam memelihara demokrasi dan keadilan.

Namun, bila kita hitung bahwa anggota parlemen adalah produk dari pemilu, dan bahwa pemilu adalah arena partai politik, maka kita seperti masuk dalam kesia-siaan argumentasi. Mengapa? Karena di atas panggung partai-partai politik sekarang ini, mereka yang lalu-lalang adalah generasi tokoh-tokoh yang tidak kedap moral defisit itu.

Maka, sebelum pasar gelap itu berlanjut dalam kampanye Pemilu 2009 nanti, suatu keputusan harus dibuat terang: konsolidasi generasi baru harus memenangi pemilu!
 (Kompas, 2 Juli 2008) ►ti

*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia