BERITA

Rocky Gerung

Bersama Kita Bisa, Berpisah Pun Biasa

Publik memang mengetahui ada pembagian kerja antara presiden dan wakil presiden. Soal ekonomi menjadi urusan wapres. Tetapi, bukankah wapres juga adalah ketua umum sebuah partai politik? Dapatkah kebijakan ekonomi dikerjakan sepenuh-penuhnya secara teknokratis dan tidak ikut dikendalikan oleh kepentingan partai? Kendati koordinasi ekonomi secara formal ada di tangan Menko Perekonomian, kedudukan politik wapres tentu amatlah menentukan.

Dalam konstruksi semacam itu, tim ekonomi kabinet seperti terbelah dalam dua rasionalitas: politik dan ekonomi. Gejala ini sudah tampak pada berbagai kebijakan yang sebetulnya melanggar rasionalitas ekonomi, tetapi tetap harus ditempuh karena instruksi politik. Kita dapat membayangkan kesulitan psikologis para menteri di bidang ekonomi karena mengalami political schizophrenia semacam itu.

Konvensi parlementarian
Sinisme politik tertinggi dari situasi ini adalah: kabinet siapakah sesungguhnya yang ada sekarang ini? Di dalam latar konstelasi politik parlemen, jelas bahwa kendali politik lebih ditentukan oleh Wapres. Karena itu, ia tampak percaya diri. Sebaliknya, presiden terlihat masih terus sibuk dengan ”konsolidasi politik”-nya.

Dan, untuk itu ia memerlukan ”politik pesona”. Padahal, sejak awal ia telah memperoleh legitimasi luar biasa dari sistem presidensial. Kekeliruannya adalah ia terlalu khawatir dengan basis dukungan Partai Demokrat yang memang kecil, dan karena itu ia terus bermanuver dalam tema ”konsolidasi politik”. Ia lupa bahwa konsekuensi dari sebuah pemilu langsung telah memberi dia dasar legitimasi yang amat kokoh.

Kekhawatiran itulah yang dimanfaatkan oleh parlemen untuk tampil overpowering sehingga kita sekarang berada dalam sistem pemerintahan presidensial, tapi dengan ”konvensi politik parlementarian”. Inilah konstruksi politik yang melatari semua kekacauan dan kerumitan hubungan politik antara presiden dan parlemen selama ini.

Puncak dari kekacauan ini adalah peluang politik parlemen untuk meneruskan hak interpelasi menjadi pintu masuk untuk pemakzulan. Kita tentu menginginkan suatu keteraturan politik dan berusaha melembagakan suksesi melalui Pemilu. Tetapi, politik adalah soal urgensi kepentingan. Itu berarti suatu spekulasi tentang impeachment tetap harus masuk dalam kalkulasi politik presiden. Apalagi situasi ekonomi yang buruk dapat dieksploitasi sebagai isu kegagalan kebijakan.

Kalkulasi semacam ini tentu memerlukan lagi ”konsolidasi politik” presiden, yang dalam realitas politik berarti negosiasi dan tukar tambah kekuasaan dengan partai-partai utama di parlemen. Gambaran tentang tukar-tambah politik ini akan segera kita lihat, misalnya, dalam rotasi kursi kabinet pascapemilihan Gubernur BI nanti. Transaksi politikkah yang akan diutamakan presiden atau kepentingan perbaikan ekonomi? Berkali-kali hak prerogatif presiden itu diingatkan oleh para analis, tetapi berkali-kali juga kita menyaksikan kekhawatiran presiden untuk mengambil keputusan otonom. Pola ”konvensi parlementarian” itu agaknya telah menjadi bayangan menakutkan bagi presiden.

Sebetulnya gejala overpowering parlemen itu punya aspek positif bila mutu etis parlemen cukup tinggi. Artinya, overpowering itu sungguh-sungguh menunjukkan niat etis para politisi untuk memajukan kualitas demokrasi melalui kontrol politik yang rasional dan institusional. Tetapi, sayangnya perangai politik parlemen juga belum bebas dari perilaku koruptif.

Karena itu, overpowering itu lebih tampak sebagai peralatan transaksi bisnis. Faktor inilah yang justru mencemaskan kita, yaitu bila presiden terus bernegosiasi dalam transaksi yang lebih berbasis bisnis ketimbang etis. Tidak ada pelajaran politik bermutu yang perlu dilanjutkan dalam pola itu karena ia hanya memperlihatkan semacam pameran kecengengan di satu pihak dan kepongahan di pihak lain.

Defisit legitimasi
Akan tetapi, bagaimana mengoreksinya? Pemilu sudah dekat. Dan Presiden masih percaya pada pesona pribadinya. Survei- survei publik memang masih memperlihatkan ”keunggulan popularitas” Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Itulah satu-satunya dasar pesona politik pemerintah. Tetapi, opini publik bukan dasar legitimasi politik. Opini publik seperti yang ”terjaring” dalam survei sering sekadar jawaban kelas menengah yang bersifat ”harapan” terhadap perbaikan, dan bukan ”dukungan” terhadap pemerintahan.

Jawaban itu juga bisa dipengaruhi oleh situasi umum politik yang memang belum memunculkan ”figur pemimpin alternatif”. Dalam situasi kesulitan ekonomi sekarang ini, spekulasi tentang ”masa jabatan kedua” SBY pada 2009 menjadi skenario pesimistis. Ia akan terus dirongrong oleh politik parlemen yang ia akomodasi sejak awal. Pola itulah yang secara konstan membuat legitimasinya defisit.

Apakah arti analisis ini? Artinya, Presiden SBY sampai hari ini sebetulnya belum memerintah. Ia masih melakukan ”konsolidasi politik”. Sebaliknya, Wapres Jusuf Kalla sudah lama memerintah. Pemilu masih setahun lagi, tetapi kita sudah tahu isi kampanyenya: ”Bersama Kita Bisa, Berpisah Kita Biasa”. (KOMPAS, Sabtu, 5 April 2008) ►ti

*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia